Manajemen Pendidikan Dasar dan Pembangunan Daerah
Home edukasi

Manajemen Pendidikan Dasar dan Pembangunan Daerah




Persoalan pendidikan dasar menjadi polemik tersendiri dalam tatanan sistem pendidikan nasional. Upaya pemerintah dalam hal ini dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pendidikan dasar. Undangn undang yang mengatur yaitu UU no. 28 tahun 1989. Sedangkan mengenai sekolah dasar diberlakukan PP No. 65 tahun 1951. Pada masa pembangunan pendidikan dasar menjadi prioritas dan dijadikan satu pendidikan yang bersifat universal. Pemerataan pembangunan dibidang pendidikan dasar ini menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah. 



Kontroversi yang timbul dewasa ini mengenai manajemen sekolah dasar bersumber dari dua asumsi. Yaitu mutu pendidikan akan dapat ditingkatkan apabila ditangani secara efisien dan Pendidikan dasar yang merupakan kebutuhan dasar dari setiap warga negara merupakan kewajiban pemerintah yang paling dekat untuk melaksanakannya. 
Pendidikan dasar menjadi fokus karena alasan sebagai berikut : 
  • Pendidikan dasar merupakan hak asasi manusia Indonesia 
  • Masalah manajemen pendidikan, khususnya pendiakan dasar bukan hanya sekedar masalah yurudis tetapi lebih dari itu berkenaan dengan anak Indonesia yang akan memperoleh pendidikan dasar,  
  • Desentralisasi atau sentralisasi pelaksanaan pendidikan proses pendidikan.


1. Gambaran Manajemen Pendidikan Dasar dewasa ini 

Manajemen Sekolah dasar kita terdapat dualisme, atau lebih, bila dilihat dari sumber biayanya. Penyelenggaraan pendidikan dasar selama ini berdasarkan PP No. 65 tahun 1951 oleh Departemen Dalam Negeri 



2. Isu Pokok sentralisasi dan desentralisasi 
Pendekatan manajemen secara sentralisasi atau desetralisasi. PP No. 65 tahun 1951 menekankan pemberian sebagian wewenang pada daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar. Hal ini diwadahi oleh UU No. 5 tahun 74 mengenai pemerintahan daerah yang menjurus kepda pemberian otonomi kepada daerah. Namun sebaliknya PP No. 28 tahun 1990 cenderung ke arah pendekatan manajemen sentralistisik, karena lahir dari PP No. 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas. 

Usaha pengembangan manajemen pendidikan dasar yang sehat, dengan menggali nilai-nilai positif maupun negatif dari dua kutub pendekatan manajemen pendidikan dasar yang sentralistik dan desentralistik sehingga dapat dirumuskan alternatif pendekatan kondusif bagi pengembangn sistem pendidikan nasional yang menunjang pembangunan nasional. Dalam dikotomi pemikiran sentralistik dan desentralistik manajemen pendidikan dasar ada tujuh unur yang merupakan poros penentu perumusan strategi pengelolaan. Ketujuh unsur itu adalah : 
  • Wawasan nusantara dalam wdah negara kesatuan 
  • Asas demokrasi sebagai sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat  
  • Pengembangan kurikulum yang mengacu kepada pembanunan nasional dan syarat-syarat teknis kependidikan.   
  • Proses Belajar Mengajar.  
  • Efisiensi dari sistem pendidikan dasar.  
  • Pembiayaan  
  • Ketenagaan.

3. Beberapa kasus manajemen pendidikan nasional. 

Beberapa kasus mengenai manajemen pendidikan nasional akan membahas contoh kasus dari pelaksanaan manajemen pendidikan yang terjadi di Indonesia. Uraian ini akan mengangkat tentang permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pendidikan. Beberapa pertimbangan tentang munculnya berbagai kasus dalam manajemen pendidikan ialah didasari oleh berbagai fenomena yang dihadapi oleh bangsa. Misalnya adanya era industrialisasi dimana pada masa ini tumbuh berkembang industri-industri. Perkembangan ini menuntut ketersediaannya tenaga trampil yang memiliki keahlian yang dibutuhkan industri. Era globalisasi dimana menuntut ketersediaanya Sumber daya manusia yang handal, yang mampu berkompetisi dan komparasi. Dan semuanya itu dalam rangka mencapai cita-cita nasional yaitu masyarakat adil dan makmur. 

Salah satu program yang dapat menyiapkan dan merekayasa perkembangan masyarakat kita di masa depan adalah pendidikan. Dikatakan bahwa pendidikan adalah salah satu dinamisator dalam pengembangan manusia. Tantangan Globalisasi dan masyarakat industri bisa menjadi peluang yang besar bagi pengembangan manusia, juga bisa menjai pembunuh pengembangan manusia apabila masyarakat tidak dipersiapkan untuk hidup dan menghidupi masa global dan masyarakat industrialisasi. Pada konteks inilah peranan lembaga pendidikan PGRI untuk ikut serta dalam menyiapkan kehidupan masyarakat dan manusia Indonesia dalam menghdapi masa depan. PGRI sebagai suatu kekuatan sosial masyarakat mempunyai peranan seseuai dengan jatidirinya. Kasus ini akan memberikan pemahaman kepada kita tentang, perspektif masyarakt masa depan, sistem pendidian nasional yang diperlukan masyarakat masa depan, peranan lembaga-lembaga pendidikan untuk masyarakat masa depan.

Baca juga :

to Top