LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN NASIONAL
Home edukasi

LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN NASIONAL


UUD 1945 dan UU Sisdiknas merupakan dasar yang dijadikan sebagai landasan filosofis maupun salah satu prinsip dasar untuk meningkatkan pembangunan di bidang  pendidikan, khusunya untuk di sektor filosofis pemberdayaan manusia seutuhnya yaitu dilakukan dengan: pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan inklusif, dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Penjelasan singkat dari masing-masing filosofi pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya 

Paradigma pembangunan manusia seutuhnya adalah paradigma pendidikan nasional yang menempatkan manusia sebagai subjek. Memberikan perlakuan pada anak sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap anak sebagai manusia yang utuh, yang memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara maksimal.

Anak yang sedang mengalami pertumbuhan perlu dididik untuk dapat mengembangkan potensinya. Anak perlu dididik kepribadiannya, dan juga diarahkan untuk dapat memaksimalkan talentanya, sehingga anak tidak boleh dijadikan objek. 

Anak tidak lagi dipaksakan untuk menuruti keinginan orangtua, sebaliknya orang tua hanya sebagai fasilitator untuk menolong anak dapat memperoleh bakat serta minatnya. Ada pembicaraan yang dinamis antara anak dan orang tua, demikian juga murid dan guru. Hal tersebut dapat membuat para tenaga pendidikan menjadi lebih profesional agar tercapainya pendidikan nasional yang ideal.

Guru sebagai fasilitator tidak bisa berbuat semaunya, sebaliknya ia harus menyiapkan apa yang dibutuhkan anak untuk menemukan bakatnya, serta bagaimana menolongnya agar mampu memaksimalkan potensi yang ada pada diri masing-masing anak. Bukan hanya pengajaran yang dibutuhkan tetapi juga pendidikan yang melibatkan teladan hidup. 

Peran orang tua menjadi tuntutan utama. Para orangtua harus terus belajar untuk menolong anak, mengaktualisasikan dirinya dalam konteks yang terus berubah. Kesediaan orang tua berkorban dalam membimbing anak menemukan dirinya adalah suatu tuntutan yang tidak mudah.

Sekolah juga harus mengadopsi pendidikan yang telah diterapkan dalam keluarga, yaitu menjadi fasilitator untuk anak menemukan talentanya agar dapat memaksimalkan dirinya, serta menolong anak untuk dapat menjalankan tugas kemanusiaannya.

Pendidikan budi pekerti menjadi tempat yang strategis dalam pendidikan manusia seutuhnya. Walaupun pendidikan manusia seutuhnya jauh lebih sulit untuk dilaksanakan dibandingkan pendidikan anak sebagai sumber daya manusia, namun pendidikan dalam paradigma ini membuat anak dapat bertumbuh dengan wajar dan mampu mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang ia miliki. 

2. Pembelajaran Sepanjang Hayat 

Menurut pembukaan UUD 1945 dan visi pendidikan nasional menunjuk pada suatu landasan filsafat yang sangat mendalam. Dikatakan di pasal 31 ayat 1 UUD 1945  bahwa “setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 5 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.

Hal ini sejalan dengan hak asasi manusia yaitu bahwa setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan berhak memperolah manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 

Pembelajaran sepanjang hayat berawal dari saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bahkan bisa berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia akan bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. 

Selanjutnya proses pembelajaran secara aktif diarahkan untuk mengembangkan potensi diri anak agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat, tetapi lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan kebijaksanaan. 

3. Pendidikan Inklusif 

Pemerintah nasional sangat serius dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sepanjang hayat, baik bagi warga negara yang berkelainan (cacat), normal, maupun yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Hal ini juga berlaku bagi anak yang tinggal di perkotaan, perdesaan, maupun di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial serta tidak mampu dalam segi ekonomi. 

Sejak digulirkannya konsep mainstreaming pada tahun 1984 dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK), ada upaya kuat melaksanakan pendidikan bagi anak berkelainan secara terpadu, bahkan secara inklusif (terpadu penuh) dengan anak normal di sekolah umum atau kejuruan.

Apalagi setelah ada pernyataan Salamanca pada konferensi dunia tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus bulan Juni 1994 (UNESCO, 1994) bahwa prinsip mendasar pendidikan inklusif adalah: selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. 

Melalui pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkelainan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. 

Dengan memperhatikan permasalahan di atas maka untuk lima tahun ke depan sambil tetap meningkatkan mutu SLB/Sekolah Khusus dan Layanan Khusus, pemerintah perlu melakukan terobosan berupa penyelenggaraan terpadu dan pendidikan inklusif dengan berbagai alternatif penempatan anak berkebutuhan khusus pada: 
  1. Kelas reguler tanpa tambahan bimbingan khusus; 
  2. Kelas umum/biasa dengan tambahan bimbingan khusus di dalam kelas;
  3. Kelas umum/biasa dengan tambahan bimbingan khusus di luar kelas;
  4. Kelas khusus dengan kesempatan berada di kelas umum/biasa;
  5. Kelas khusus penuh;
  6. Sekolah khusus;
  7. Sekolah berasrama/panti; atau
  8. Tempat khusus. 
Setiap penyelenggara pendidikan nasional dapat memilih alternatif penempatan anak berkebutuhan khusus yang didasarkan pada: 
  1. Jumlah anak berkebutuhan khusus yang akan dilayani;
  2. Jenis kelamin masing-masing anak; 
  3. Gradasi (tingkat) kelainan anak; 
  4. Ketersediaan dan kesiapan tenaga kependidikan, serta 
  5. Sarana dan prasarana yang tersedia. 
  6. Jumlah, kondisi dan situasi anak berkebutuhan khusus (termasuk anak-anak yang memerlukan pendidikan layanan khusus). 
4. Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan 

Pada saat ini dunia memasuki millennium ketiga. Semua bangsa maju sepakat bahwa peran peningkatan mutu pendidikan nasional untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan prasyarat (prerequisite) untuk meraih kemakmuran (prosperity) dalam kancah pergaulan internasional.

Oleh karena itu fokus pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang kini dianut oleh banyak negara termasuk Indonesia adalah mengutamakan pembangunan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan. 

Hasil semua kegiatan nasional ini kemudian dapat dijadikan modal untuk membangun masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society) yang mampu memahami dan mendukung kegiatan dan kiprah ilmuwan selanjutnya.

Dengan demikian lambat laun terbentuklah peradaban berlandaskan pada budaya Iptek, yaitu SDM/masyarakat modern yang kehidupan sehari-harinya mendasarkan segala sesuatu pada kemudahan dan solusi yang disediakan oleh kemajuan Iptek itu.

Efektivitas pendayagunaan sumber daya manusia sangat bergantung pada kinerja dan sinergi yang terjadi di dalam sistem jaringan kelembagaan, yang kegiatannya berkaitan dengan penciptaan, pengembangan, penggalian Iptek dan pemanfaatannya dalam perekonomian berbasis pengetahuan.

Oleh karena itu penataan semua simpul tadi memiliki posisi yang sangat strategis dalam kebijakan strategis pembangunan iptek yang dianut untuk menjalin suatu sistem inovasi nasional yang produktif dan efektif. 

Pengetahuan merupakan basis baru bagi kesejahteraan nasional suatu bangsa yang bentuknya ditentukan oleh cara bangsa atau masyarakat itu untuk mampu mewujudkan pengetahuan sebagai landasan sistem perekonomian dan perindustriannya.

Masyarakat kita perlu menyadari bahwa peran Iptek dalam pembangunan berkelanjutan akan membawa dampak yang signifikan pada peningkatan produktivitas suatu bangsa dan mampu menumbuhkan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa pada persaingan global. 

Baca juga :

to Top